UNITED LIBERATION
MOVEMENT FOR WEST PAPUA
( ULMWP)
Menyikapi
Penyelesaian pelanggaran HAM di Papua melalui tim bentukan menkopolhukam Luhut
Bisar panjaitan hanya upaya mengkagalkan upaya diplomasi ULMWP dan menghambat
tim pencari fakta dari Pasifik Island Forum (PIF).
Tim
bentukan menkopolhukam terkesan dipolitisir
sebab sesuai dengan mekanisme pelanggaran HAM seharunya ditangani oleh
Komnas HAM bukan Tim siluman yang dibentuk oleh menkopolhukam.
Penyelesaian
Pelanggaran HAM di Papua tidak hanya 14 kasus yang didata oleh polda Papua
tetapi, pelanggaran HAM sejak aneksasi 1963 sampai dengan saat ini. Pelenggaran
HAM di Papua bukan hanya pembunuhan dan penyiksaan yang dialami oleh rakyat
Papua.
Berbicara
HAM di Papua berarti pelanggaran HAM di Papua sangat kopleks, yaitu
pembunggaman ruang demokrasi, perampasan tanah, ilegal loging dan banyak kasus
HAM dalam bidang Ekosop terus menerus terjadi di Papua.
Tim
bentukan Menkopolhukam hanya upaya memperbaiki nama baik negara di muka
Internasional, dan membagun opini bahwa indonesia serius memperhatikan
pelanggaran HAM di Papua.
Penyelesaian
pelanggaran HAM di Papua hanya tipu muslihat jakarta sebab kasus pelanggaran
HAM sejak 1963 sampai dengan saat ini tidak mudah diselesaikan dalam waktu
dekat ini seperti yang diwacanakan oleh menopolhukam saat ini.
Apa
lagi beberapa pihak yang diduga pelaku yang terlibat dalam sejumlah kasus di
Papua seperti Polda Papua dan pangdam ikut terlibat dalam tim untuk
menyelesaikan pelanggaran HAM di Papua ?
Ini
sesuatu yang tidak masuk akal sehat sebab pelaku menjadi Hakim sesuatu yang
tidak masuk akal.
Oleh
karena itu kami rakyat Papua yang tergabung dalam ULMWP menyampaikan sikap
penolakan sebagai berikut :
1.
Menolak
dengan tegas Tim pencari Fakta buatan kolonial indonesia yang melibatkan oknum
– oknum seperti Marinus Yaung, Matius Murib dan lain-lain
2.
Kami
mendesak segera mengirim Tim
atau pengawasan Internasional terhadap suara West Papua (referendum) untuk
menentukan nasib sendiri.
3.
Kami rakyat Papua Mendesak Tim pencari fakta
dari Pasifik island Forum (PIF) segera ke Papua
4.
Mendesak semua aktivis HAM, Agama dan Korban
untuk tidak terlibat dan menolak Tim Pencari Fakta Pelanggaran HAM Bentukan
Jakarta.
5.
Kami serukan kepada seluruh komponen rakyat
Papua untuk ikut terlibat dalam aksi demo damai menolak tim pencari fakta
buatan jakarta akan dilaksanakan pada hari rabu 15 Juni 2016.
Demikian press releass ini kami buat untuk
diketahui bersama atas perhatian tak lupa kami sampaikan terima kasih.
Hormat Kami,
Parlemen Nasional
West Papua
Buctar Tabuni
West Papua National
Coalition For Liberation
Andy Ayamseba
Negara Federal
Republik Papua Barat
Edison Waromi
Oraganisasi
Pendukung:
|
No
|
Organisasi
|
Tanda Tangan
|
|
1
|
Komite Nasional Papua Barat (KNPB)
|
|
|
2
|
Gerakan Demokratik Rakyat Papua (GARDA P)
|
|
|
3
|
Forum Independen Mahasiswa (FIM)
|
|
|
4
|
West Papua National Authority (WPNA)
|
|
|
5
|
Gerakan Mahasiswa
Pemuda dan Rakyat Papua (GEMPAR)
|
|
|
6
|
Front Nasional Mahasiswa Pemuda Papua (FNMPP)
|
|
|
7
|
Front PEPERA PB
|
|
|
8
|
Dewan Adat Papua (DAP)
|
|
|
9
|
Solidaritas Hukum HAM dan Demokrasi Rakyat Papua (SHDRP
|
|
|
10
|
Aliansi Mahasiswa Papua (AMP)
|
|
|
11
|
Bersatu Untuk Kebenaran (BUK)
|
|
|
12
|
BEM – Universitas Sains Teknoldi Jayapura
|
|
|
13
|
BEM – Universitas Cendrawasih
|
|
|
14
|
TAPOL / NAPOL
|
|
0 komentar: