 |
| Foto Matius Murib dan beberapa kedubes di jakarta |
Orang Papua tidak boleh terjebak dengan Isu HAM yang dimaikan oleh jakarta melalui tim bentukan Menkopolhukam luhut panjaitan.
upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Papua ini bukan kesungguhan dengan hati yang tulus demi kemanusiaan tetapi, ini hanya upaya pemerintah untuk menggagalkan diplomasi internasional dan menghambat Tim pencari fakata dari PIF serta menghabat diplomasi ULMWP
Pemerintah hanya mencari peluru diplomasi internasional di papua, mereka akan bilang ke internasional bahwa pemerintah sedang berusaha selesaikan masalah HAM di Papua pada hal pelanggaran HAM di Papua tidak akan selesai sebab, penyebab terjadinya pelanggaran HAM itu tidak akan disentu oleh pemerintah secara terbuka.
Orang Papua jangan berharap dan bermimpi bahwa negara ini akan menyelesaikan kasus HAM di Papua. orang Papua jagan berharap kepada Indonesia bahwa Masa depan yang baik itu ada dalam Indonesia.
secara logika manusia pencuri tidak penah mengaku bahwa dia pencuri, demikian juga pembunuh, pembunuh Tidak akan pernah mengaku kalau dia pelaku atau pembunuh.
bagimana mungkin pelaku mau jadi hakim untuk untuk menyelesaikan persoalan, pada hal dia pelaku pembunuhan atau pencuri. kepada kaum borjuis berhentilah berharap kepada kolonial untuk keadilan di papua.
Saya Berharap kepada Orang Papua lebih khusus Abang # #Marinus Yaung dan Mathius Murib tidak terjebak dalam permainan Menkopolhukam Luhut Binsar panjaitan.Sebab saya dengar bahwa Besok (hari Ini ) Matius Murib, Lien dkk yg bagian dari Tim HAM bentukan Luhut yang telah bertemu Luhut dan beberapa diplomat dari Pasifik, dan rencana besok Matius Murib, Lien dkk bersama Delegasi Indonesia akan berangkat keliling Australia untuk agenda misi diplomasi Indonesia.
Wacana penyelesaian pelanggaran HAM di Papua Hanya sebuah upaya negara untuk meredam Isu papua merdeka dan Isu HAm di luar negeri.
Upaya ini juga bagian dari strategi negara untuk mencari peluru ampuh untuk menghambat TIM pencari fakata dari pasifik Island Forum (PIF) ke Papua berdasarkan resolusi PIF pada Tahun 2015 lalu di port Moresby PNG.
kepada orang papua tidak teryebak dan tidak menerima yang akan datang ke Papua yang dikordinir Menkopolhukam dan beberapa orang papua yang tergabung didalam Tim buatan jakarta bersama Perwakilan duta Besar PNG, Fiji dan salomon Island rencana dalam waktu dekat ada di Papua.
kepada orang papua yang ada dalam setigan luhut agar berhenti, dan keluar dari TIM bentukan Jakrta tersebut.
orang Papua stop cari Makan dan cari popularitas di jakarta atas nama HAM dan atas nama papua merdeka.
Pelanggaran HAm di Papua itu akarnya adalah status politik Papua oleh sebab itu mau selesaikan pelanggaran HAM di Papua berati terlebih dahulu selesaikan penyebab terjadinya pelanggaran HAM.
Pelanggaran HAM di papua itu harus dilihat secara utuh dan tidak sepotong-potong dan buru karena desakan dunia Internasional.
karena pelanggaran HAm di Papua sangat kompleks, yaitu, pembunuhan orang papua, Penyiksaan, pemerkosaan sejak komando trikora 19 Desember 1961, Pepera 1969 sampai dengan pembunuhan saat ini.
kemudian Pelanggaran HAM di bidang Ekosop, Perampasan tanah, perusakan linggungan, explorasi Sumber daya alam, diskriminalisasi rasial, pendidikan dan kesehatan.
selain saat ini kita lihat adalah pelanggaran HAM terhadap Hak berexpresi dan diskriminasi serta pembungkaman ruang demokrasi di papua.
Jadi jagan berharap dan tidak terjebak isu penyelesaian kasus HAM di Papua. karena Kolonial Indonesia bukan masa depan Papua dan Masa depan Papua ada dalam Papua Merdeka bukan ada didalam indonesia.
Sebab NKRI selalu merepresi dan tidak mau akui sejarah politik Papua, sehingga tidak ada ruang bagi orang Papua untuk berekspresi terhadap sejarahnya sendiri.
pada hal akar pelanggaran HAM di Papua adalah pesoalan politik yaitu Perjanjian New York 15 agustus 1962, 1 Mei 1963 dan Pepera 1969.
Kolonial indonesia selalu menutupi dan tidak peduli pelanggaran HAM terhadap orang Papua di bidang sipil politik dan ekonomi sosial budaya. kemudian kenapa baru sekarang dan terkesan buru-buru wacanakan penyelesaikan pelanggaran HAM di Papua ?
NKRI sudah menghancurkan fondasi identitas kebudayaan orang Papua, memaksakan jenis pembangunan yang tak diinginkan dan tak dibutuhkan orang Papua, sehingga membuat orang Papua tak lagi jadi tuan di tanahnya sendiri.
NKRI tidak pernah sungguh-sungguh memenuhi hak-hak dasar rakyat bangsa Papua, tetapi dengan cepat dan sungguh-sungguh memfasilitasi investasi yang merampas hutan-hutan adat dan menyingkirkan masyarakat Papua dan identitasnya.
NKRI memiliki arah ekonomi dan pembangunan yang tidak mungkin mensejahterakan warga NKRI sendiri, apalagi orang Papua. Di NKRI yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, hutan tidak dicintai, uang dan pasar jadi tuhan, solidaritas dan kepedulian sesama tidak dijadikan identitas hidup.
NKRI gagal membangun demokrasinya, karena masih terus gunakan cara-cara militeristik dan premanisme. Hidup berdampingan dalam kebhinekaan hanya tipu, kelompok-kelompok anti demokrasi dipelihara oleh militer.
oleh karena itu kepada korban pelanggaran HAM di Papua agar jagan teryebak dengan wacana penyelesaian pelanggaran HAM di Papua didorong oleh menkopolhukam yang didalamya ada orang Papua seperti matius Murib.
Matius Murib dan Kawan-kawan agar berheti jangan cari makan di jakarta dengan isu HAM.
kami rakyat Papua membutuhakan tim pencari fakta dari PIF dan PBB bukan dari jakarta.
Kami KNPB bersama rakyat Papua menolak dengan tegas upaya menkopolhukam dan segelintir orang Papua yang ada dalam Tim bentukan Jakarta.
Ones N Suhuniap
Sekertaris Umum KNPB
0 komentar: