Tampilkan postingan dengan label MILITERISME NKRI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label MILITERISME NKRI. Tampilkan semua postingan

Rabu, 18 Mei 2016

Pdt Stefanus Heselo Dibunuh Secara Misterius Oleh OTK Di Jayapura

Pdt Stefanus Heselo Dibunuh Secara Misterius Oleh OTK Di Jayapura



KNPBnews. Jayapura 18 Maei 2016. Pembunuhan misterius terhadap Anggota KNPB wilayah Numbay, sekaligus juga Pdt. Stepanus Heseleo Sth, di Jayapura Pada tanggal 17 Mei 2016. Penemuan jenaza Almarhum Stefanus Heselo ditemukan di rumah sakit Abepura jayapura.

Sampai dengan saat ini keluarga belum ketahui penyebab Pembunuhan, siapa yang dibunuh, siap yang antar mayat ke rumah sakit sami sekarang sangat misterius. Keluagra korban menduga almarhum dibunuh Stevanus Heselo dibunuh secara misterius oleh orang yang tidak kenal pelakunya.


Kornologi
Pada awalnya pada hari selasa malam almarhum Tidur bersama keluarga di asrama pada hari selasa pagi almarhum sama-sama di asrama. kemudiarama baliem Yalimo dibelakang Mega waena. Menurut keluarga Atas Nama Teri Heselo, kepada KNPB News mengatakan bahwa, pada hari selasa 17 Mei 2016, pada pikul 06.00 -07.00 almarhum sama-sama keluarga di srma balim yalimo daerah Expo waena. 

Pada pukul 08.00 WPB almarhum Stefanus Heselo keluar untuk oyek di panggalan oyek Museum Expo waena, kemudian Keluarga dan teman-teman yang laing pergi ke pengadilan jayapura untuk membicaran tanah di sentani.
Setelah kami pulang dari sana kira-kira pukul 12 .00 WPB, kami tidak mengetahui apa-apa kami pikir almarhum masih oyek.


Kemudian pada pukul 7 malam saya ditelpon oleh Polsek abepura untuk segera pergi ke polsek namun saya tolak. Kemudian mereka telpon lagi yang ke dua kali, akhirnya saya angkat telpon lalu mereka mengatakan bahwa, jika pa teri tidak mau datang ke polsek kami kirim nomor kata polisi dari polsek abe.


Setelah mereka kirim nomor saya cek nomor yang polisi kirim tersebut ternyata nomor hp tersebut adalah nomor Milik Pdt Stefanus Heselo. Lalu saya dengan yonas lantipo kami pergi ke polsek abepura. Pemikiran kami itu, mungkin pdt stevanus ditabrak atau dia yang menabrak orang lain. Jadi kami sampai di polsek tidak ada stefanus di polsek aba, kemudian polisi arakan kami ke rumah sakit abepura, sebelumnya almarhum stefanus ditangani oleh polantas lebih dahulu. Setelah kami sampai di rumah sakit, menurut dokter yang antar Almarhum Stefanus diantar oleh dua orang, tersebut adalah orang papua, satu orang masih dalam mobil satu orang yang antar jenaza almarhum namun dia sendiri tidak bisa jadi dia meminta bantuan kepada tenaga medis antar masuk dalam rumah sakit atau UGD. 


Jadi saya sampi disana yang ada dalam pikiran saya almarhum sakit jadi dia berbaring di dalamn namun setelah saya masuk mereka arhkan saya melihat mayat di ruangan mayat. Setelah melihat itu saya tidak bisa bicara, akhirnya saya langsung suru Yonas telpon kasitau bapa soleh untuk kasitau keluarga.
Terus tidak lama kemudian polisi dong masuk, kemudian menurut polisi mereka diberitahu tentang almarhum Setefanus oleh dokter yang saat itu menerima mayat, stelah itu kami sama-sama melihat mayat di ruangan mayat dan kami tinggal situ, kemudian polisi dong ambil data saat itu. Setelah itu kami langsung antar mayat dari rumah sakit ke asrama balim Yalimo.

Jadi pemikiran kami keluarga bahwa dua orang yang antar mayat ke rumah sakit itu, tidak mau jadi saksi sehingga mereka pulang atau Mereka dua orang itu pelaku ? dengan alasan-alasan tertentu mereka dengan motor sengkol dia sehingga mereka sedndiri bawah ke rumah sakit atauka mereka ada di jalan melihat Pdt rasa kasihan jadi mereka antar kami tidak tau persis bagimana kejadiannya?

Kemudian Motor Milik almarhumnya, motor kelmakx sampai hari ini belum ditemuan.


Kemudian polisi jugamencari motor namun belum ditemukan, Kata mereka cari motor pake dua mobil cari namun belum ketemukan sampai dengan saat ini, Tegas teri keluarga korban.

Kami keluarga mau dan berharap kejadian hari selasa kemarin di rumah sakit seperti apa ? kami akan ke rumah sakit melihat rekaman video CTV di rumah sakit, sehingga kami bisa melihat rekaman lebih jelas disana.


Pdt. Heselo adalah kerja untuk tuhan sebagai pdt dan kerja untuk tanah jadi nantinya urusan Tuhan tetapi jikalau memang orang iri hati baru buat berarti tuhan yang akan membalas. Pdt bekerja melayani tuhan dan juga bekerja untuk tanah ini jadi tuhan punya urusan pembalasanya, biarkan dia pergi dengan damai ke bapa di suga tegas Teri.

Untuk diketahui bahwa almarhum Stefanus Heselo berperan sebagai pdt dan juga bergabung dalam oraganisasi gerakan KNPB selalu hadir dalam setiap kegiatan KNPB, pimpin ibadah doa papua merdeka. Dia salah satu dari sekian Pdt di Papua mendukung Papua merdeka. 

Pdt Stefanus Heselo sementara melayani di jemaat GKI peterus Waena,. selain itu almarhum melayani di Yahukimo tempatnya di kelasis balim yalimo tuga di apalap sili Jenaza Almarhum tadi siang jam 14. 00 WPB kirim ke Wamena. Coba edit terakhir ini‪#‎NG‬
OKNUM POLISI DARI POLDA PAPUA ANIAYA PENJUAL KORAN

OKNUM POLISI DARI POLDA PAPUA ANIAYA PENJUAL KORAN

EP, Jayapura – Banias Karoman (20), dianiaya oleh aparat Polisi dari Kepolisian Daerah (Polda) Papua sekitar pukul 10.00 WIT, Selasa 10 Mei. 

Didimus Busup (26), kerabat Banias mengantarnya ke Divisi Advokasi ELSHAM Papua untuk mengadukan tidak penganiayaan yang dialami Banias.

Kejadian berawal dari kecelakaan lalu lintas, di depan Saga Supermarket. Seorang pengendara motor yang tidak diketahui identitasnya, tiba-tiba menyenggol salah seorang penjual koran sehingga terjadi adu mulut. 

Beberapa warga yang berada di sekitar lokasi kejadian ikut mendesak pemilik motor agar segera menyelesaikan permasalahan di Markas Kepolisian Sektor Kota (Mapolsekta) Abepura. Pemilik motor justru mengambil kunci motor dan melarikan diri ke arah aparat polisi dari Polda Papua yang sedang melakukan kegiatan Donor Darah di Supermarket Saga Abepura. Tidak terima dengan sikap yang ditunjukan oleh pemilik motor, warga dan beberapa orang penjual koran lainnya lalu mencopot busi motor dengan maksud agar pemilik motor tidak menghindar dari persoalan yang terjadi.

Selang beberapa menit kemudian, pemilik motor bersama dengan beberapa aparat Polisi dari Polda Papua datang menghampiri Karoman (korban) dan menanyakan siapa yang mencopot busi motor. Korban kemudian mencoba menjelaskan bahwa warga dan penjual koran sengaja mencopot busi motor agar persoalan dapat segera diselesaikan di Mapolsekta Abepura. Mendengar penjelasan dari Karoman, salah seorang aparat Polisi dari Polda Papua langsung melayangkan pukulan dan mengenai wajah korban sehingga mengakibatkan hidung korban mengeluarkan darah. Korban terus dipukul di bagian wajah, dan menyebabkan terjadi luka lecet dan memar pada beberapa bagian wajah korban. Setelah dianiaya, aparat Polisi dari Polda Papua meninggalkan korban dan kembali ke Supermarket Saga.

Merasa diperlakukan dengan semena-mena, korban bersama Didimus mendatangi Mapolsekta Abepura untuk melaporkan kejadian yang dialami. Aparat polisi yang menerima pengaduan dari korban tidak melakukan tindakan apapun, justru memberikan jawaban yang tidak ada keterkaitan dengan peristiwa yang dialami korban. “Dulu pernah ada polisi yang dipukul sampai mati di Expo, tapi kami tidak tuntut,” ujar aparat polisi yang menerima laporan pengaduan. ELSHAM Papua ©2016

Sumber : www.elshampapua.org
POLISI KEMBALI MENANGKAP AKTIVIS KNPB BIAK

POLISI KEMBALI MENANGKAP AKTIVIS KNPB BIAK

Kepolisian Polres Supiori kembali menagkap Aktivis KNPB wilayah Biak Bastian Mansoben yang sering dipanggil Sebo. Penagkapan terhadap aktivis KNPB ini di tangkap di tangkap kembali oleh Polres Supior Pada pukul 10.00 WPB di kampungnya di supiri pada tanggal 10 Mei 2016.

Informasi penagkapan ini disampaikan oleh keluarga kepada KNPB biak, hal yang sama dibenarkan oleh KNPB biak kepada KNPB Pusat . Dijelaskan bahwa Bastian Mansoben di tangkap di dalam Rumahnya di supiori.


Setelah polres supiori dikiring ke rumah Tahanan Negara Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klass II B Biak.


Pada tanggal 18 Mei 2016ung ke LP untuk menjenguk Bastian Mansoben, setelah keluarga temui meminta penjelasan tentang penagkapan namun Bastian Mansoben jelaskan bahwa, saya di Tangkap Tanpa Alasan yang Jelas, Bukti yang tidak Jelas, Oleh Aparat Polres Supiori Kabupaten Supiori. saya di Tuding Tanpa Alat Bukti yang jelas sama Sekali, dan sayang di tangkap sewenang-wenangnya oleh Polres Supiori. saya tidak dapat Surat Perintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan, atau Surat Perintah.


Sampai saat bastian sendiri belum mengetahuinya apa kasus yang menyerat dirinya, lebih lanjut bastian mengatakan saya dapat Tangkap pada Tanggal 10 Mei 2016, di Polres Supiori.


Begitu saya dapat tangkap langsung di Jebol ke dalam Tahanan Tanpa Bukti yang Jelas. Tolong Advokasi Kata Bastian Mansoben. saya Kesal dengan Tindakan Kepolisian Supiori yang menangkap saya tanpa Alat Bukti. dulu saya dapat tangkap oleh Polres Biak dengan Kasus Makar, Sekarang Polres Supiori tahan saya dan saya berada di Rumah Tahanan Negara Klass II B Biak.

Ketua KNPB Biak dan Ketua Parlemen Rakyat Biak sama sekali tidak tahu Menahu Penangkapan dan Penahanan Aktivis KNPB Atas nama Bastian Mansoben. Kami dapat Informasi dari keluarga tahanan mengunjungi Tahanan di Lapas Klass II B Biak, Bahwa Bastian Mansoben Berada di rumah Tahanan Negara, kata salah satu keluarga tahanan kepada Pengurus KNPB Biak lebih lanjut keluarga mengatakan penagkapan Bastian sama seperti Penculikan kata keluarga. Mereka bukan menagkap tetapi menculik secara diam-diam di rumah .
Hal ini disesalkan oleh ketua KNPB biak penagkapan Bastian dilakukan oleh negara ini, terhadap Aktivis Papua. Mereka tidak menghormati undang-undang yang negara ini melakukan penagkapan sewenag-wenag kata ketua KNPB wilayah biak.

Hal yang sama disampaikan oleh sekertaris KNPB biak Yudas kosay kepada KNPB pusat melalui email, dijelaskan Kasus penagkapan ini hanya upaya kriminalisasi aktivis KNPB, sebab kasus yang membuat aktivis KNPB ditangkap ini belum jelas, apakah kasus makar yang pernah ditudukan di pada tahun lalu atau kasus baru, tegas Yudas Koassay. KNPB wilayah biak meminta kepada semua pihak yang peduli kamanusiaan agar bisa pantau dan advokasi.

Sabtu, 14 Mei 2016

MILITERISME MENGHADANG JALAN DEMOKRASI, AYO BERSATU REBUT KEMBALI

MILITERISME MENGHADANG JALAN DEMOKRASI, AYO BERSATU REBUT KEMBALI

Siaran Pers
Konstitusi Indonesia dengan jelas menyatakan melindungi hak warga untuk berkumpul dan menyatakan pendapat serta berekspresi. Sebagaimana tertuang pada pasal 28, 28 E ayat (2) dan (3) serta pasal 28 F. Jaminan perlindungan tersebut merupakan fondasi bagi kehidupan demokrasi yang sehat dan negara hukum yang berdaulat.
Namun melihat data pelanggaran atas hak berkumpul dan berpendapat serta berekspresi yang dicatat oleh organisasi pemantau seperti KontraS, Elsam, LBH Jakarta, SAFENET memperlihatkan paling tidak ada 41 kali diabaikannya hak sipil tersebut sejak Januari 2015 sampai Mei 2016 dalam bentuk pelarangan, intimidasi, pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, pembredelan, pencekalan, dan lain-lain.
Frekuensi pelarangan, intimidasi, pembubaran paksa, penangkapan sewenang-wenang, pembredelan, pencekalan, dan lain-lain cenderung meningkat, terutama pada tahun 2016 paling tidak ada 4-5 kali peristiwa per bulan (seminggu paling tidak ada 1 peristiwa).
Yang terbaru adalah penangkapan aktivis literasi Adlun Fiqri dan aktivis lingkungan Supriyadi Sawai dari Ternate Maluku Utara yang ditangkap 4 intel Kodim 1501 Ternate hanya karena memakai kaos bertuliskan Pecinta Kopi Indonesia. Penangkapan tersebut seperti penangkapan-penangkapan lainnya yang dicap sebagai bagian menangkap komunis sebenarnya adalah bentuk teror dan penyebaran ketakutan yang diciptakan agar warga bereaksi negatif pada para aktivis, gerakan rakyat, kelompok minoritas, sehingga mengaburkan upaya penyelesaian persoalan masa lalu Indonesia pada tahun 1965-1969 dan banyak pelanggaran HAM lainnya.
Tindakan penangkapan dan penggeledahan serta penyitaan sewenang-wenang atau perampasan kemerdekaan warga negara Indonesia di sejumlah wilayah ini sama sekali tidak berdasarkan hukum yang sah dan bahkan melawan hukum! Dalam hal ini Konstitusi, Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU HAM, dan Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang sudah diratifikasi oleh Indonesia tahun 2005 dan Peraturan Kapolri tentang Standar HAM. Tindakan melawan hukum ini dibungkus oleh negara dengan menggunakan landasan hukum usang TAP MPRS No. XXV Tahun 1996 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, yang sesungguhnya telah ditinjau ulang keberlakuannya melalui TAP MPR No. I Tahun 2003 yang menyatakan:
Pasal 2 angka 1 TAP MPR tersebut mengatur sebagai berikut:
“Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di Seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia bagi Partai Komunis Indonesia dan Larangan Setiap Kegiatan untuk Menyebarkan atau Mengembangkan Faham atau Ajaran Komunis/Marxisme-Leninisme dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan seluruh ketentuan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 ini, ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.”
Pelarangan dan pembubaran paksa pada bentuk kegiatan dan kebebasan berekspresi seperti menonton, pameran seni dan kegiatan akademik/ilmiah adalah pelanggaran serius pada hak sipil masyarakat untuk berkumpul, berpendapat, berekspresi dan mengakses informasi. Serta sekali lagi menegaskan bahwa ini adalah wujud upaya sistematis untuk menghambat pendidikan rakyat atas apa yang terjadi di sekitarnya. Jelas tindakan-tindakan tersebut adalah tindakan anti demokrasi dengan meruntuhkan bangunan negara hukum Indonesia dengan meniadakan Rule of Law.
GEMA DEMOKRASI (Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi), yang terdiri dari organisasi dan individu yang percaya kekuatan demokrasi harus dijaga, menelisik lebih dalam peristiwa-peristiwa tersebut dan melihat bahwa:
1. Ada upaya menciptakan “musuh-musuh” palsu yang seolah-olah dijadikan berlawanan dengan rakyat, dengan memunculkan serta menyebarkan kembali rasa takut terhadap komunisme dan LGBT yang sebenarnya adalah semu. Upaya-upaya ini justru dilakukan dengan melawan hukum yang merupakan wujud pengulangan sejarah kelam bangsa Indonesia di masa pemerintahan otoriter Orde Baru, yang nyatanya adalah musuh sejati rakyat.
2. Cap ini distigmakan kepada aktivis, gerakan rakyat dan kelompok minoritas yang sebenarnya bekerja untuk demokrasi; bukan dan tidak ada kaitan dengan penyebaran paham Komunisme/Marxisme/Leninisme, bahkan kelompok yang dituduh ini adalah kelompok yang sehari-harinya menyuarakan anti kapitalisme dan dengan tegas menolak kembalinya manifes orde baru dalam iklim pembangunan demokrasi hari ini
3. Yang sebenarnya terjadi adalah menguatnya kembali orde baru dengan militerismenya. Hal ini terlihat dari upaya militer meminta dan juga dilibatkan untuk lebih berperan dalam penyelesaian atas masalah-masalah “musuh rakyat” ini dan dalam permasalahan sehari-hari kehidupan masyarakat seperti penggusuran dan pengamanan
4. Penangkapan dan intimidasi terhadap orang Papua yang selalu dicap separatis hingga puncaknya pada penangkapan 2.109 orang Papua dalam satu hari yakni 2 Mei 2016. Penghadangan dan pembubaran paksa terhadap kegiatan orang Papua juga hampir selalu terjadi yang mencoreng hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat orang Papua
5. Polisi sebagai pihak yang bertugas melindungi rakyat diposisikan untuk memisahkan kelompok yang bertikai tanpa sadar bahwa ini adu domba yang memang diciptakan.
Atas dasar itulah, untuk merebut kembali demokrasi dari hadangan militerisme dan bangkitnya orde baru, GEMA DEMOKRASI menuntut:
Pertama,
Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab untuk menjaga demokrasi berjalan sesuai dengan konstitusi yakni memegang teguh prinsip demokrasi, negara hukum dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin perlindungan dan pemenuhan serta penghormatan hak warga negara untuk berpikir, berpendapat, berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat secara damai (berekspresi). Jika ini tidak dilakukan, artinya NEGARA telah MENGINGKARI NAWA CITA DAN MERUNTUHKAN BANGUNAN DEMOKRASI DAN NEGARA HUKUM INDONESIA
Kedua,
Ditegakkannya supremasi kepemimpinan sipil atas militer dan kepolisian sesuai dengan Konstitusi dengan mandat reformasi sektor keamanan agar gerak militerisme yang menghambat ruang-ruang kebebasan berekspresi dan berpendapat warga negara bisa dihancurkan.
Ketiga,
Kapolri untuk melakukan penegakkan hukum yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara khusus Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Tidak berkompromi dengan massa atau ormas “vigilante”, dan melakukan penindakan hukum kepada siapa pun yang melakukan penyerangan, memasuki pekarangan orang lain tanpa ijin, merusak, merampas, menggeledah, menangkap, melakukan kekerasan dan tindakan kejahatan lainnya. Serta melindungi dan menjami hak konstitusi masyarakat maupun kelompok masyarakat dalam menikmati hak konstitusionalnya dalam berkumpul, berekspresi dan mengemukakan pendapat.
Keempat,
Menuntut jajaran militer, kepolisian, organisasi masyarakat yang melakukan tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan buku agar tunduk pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-VIII/2010 tentang pembatalan PNPS No. 4 tahun 1963 tentang Pelarangan Buku yang menyatakan ketentuan Pasal 1 hingga Pasal 9 UU No. 4/PNPS/1963 adalah inkonstitusional, bertentangan dengan UUD 1945. Karena tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan barang cetakan seperti buku tanpa melalui proses peradilan adalah sama dengan pengambilalihan hak milik pribadi secara sewenang-wenang dan mencerminkan sikap yang tidak beradab.
Kelima,
Menyerukan kepada segenap masyarakat untuk jangan diam dan berani mengambil sikap melindungi demokrasi yang susah payah dibangun kembali sejak tahun 1998 serta bersama-sama berkonsolidasi dan menyiapkan diri untuk melakukan aksi nasional serentak melawan militerisme dalam waktu dekat.
Rakyat bersatu, rebut demokrasi.
Hormat kami,
GEMA DEMOKRASI
(Gerakan Masyarakat untuk Demokrasi)
AJI Indonesia, LBH Pers, LBH Jakarta, KontraS, Elsam, SEJUK, SAFENET, Lembaga Studi Pers Pembangunan (LSPP), PPRI (KPO PRP, SGMK, SGBN, PPR, GSPB, FSedar, SPRI, Solidaritas.net, SEBUMI), YLBHI, KPRI Jakarta, PRP, INFID, ITP/Institut Titian Perdamaian, PULIH Area Aceh, Pergerakan Indonesia, PurpleCode, IMPARSIAL, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), Ultimus.
dan individu-individu yang peduli pada masa depan demokrasi Indonesia
Narahubung Asep Komarudin 08131072877

Kamis, 12 Mei 2016

PEMBUBARAN ORMAS ANTI PANCASILA SEPERTI KNPB'' UPAYA INDONESIA MENUTUPI KEKERASAN NEGARA DI PAPUA

PEMBUBARAN ORMAS ANTI PANCASILA SEPERTI KNPB'' UPAYA INDONESIA MENUTUPI KEKERASAN NEGARA DI PAPUA

WACANA PEMBUBARAN ORMAS ANTI PANCASILA SEPERTI KNPB, ADALAH UPAYA INDONESIA MENGHINDARI DAN MENUTUPI KEKERASAN NEGARA DI PAPUA


Pemerintah Indonesia dalam hal ini Mentri dalam Negeri Cahijo Kumolo keliru. Cahijo Kumlo menyatakan bahwa akan mebubarkan ormas ada kemunduran demokrasi di indonesia dan melanggar undang - udang.

ormas dibubarkan berarti kita kembali ke resim orde lama dan orde baru. Indonesia negara demokrasi dan negara hukum, harusnya lihat persoalanya apa? 

Wacana pembubaran ormas termasuk KNPB Melanggar Udang -udang pasal 28 tetang hak berserikat berkumpul di jamin oleh undang negara ini.


Jika ormas dibubakan berarti segera amandemen Undang undang dasar dulu.
Wacana pembubaran oramas bukan hanya melanggar undang indonesia tetapi, melanggar konvenan interasiona hak sipil dan hak politik.


Wacana pembubaran KNPBI Melalui salah satu media cetak milik intelejen yaitu, HARIAN PAPUA Edisi hari kamis mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan membubarkan organisasi yang bertentangan dengan pancasila akan dibubarkan.

Menurut saya pemeritah indonesia terlalu kekanak kanakan tidak dewasa dan tidak mau akui kesalahan terkesan menghidar dari persoalan. Juga ini salah satu oponi dan mengalikan pehatinan rakyat atas kebrokan dan keketsan serta pelaggaran HAM yang dilakukan Aparatnya di papua selama 54 tahun.

Pemeritah indonesia tidak memiliki dasar hukum yang kuat, untuk bubarkan KNPB karena KNPB ada di papua sebelum Indonesia ada disini. KNPB tidak akan pernah bubar karena KNPB milik rakyat Papua dan ada di papua bukan ada di pulau JAwa.

Seharusnya negara harus lihat dulu kenapa ada organisasi seperti KNPB ada di Indonesia ?

KNPB ada karena ada persolan mendasar yang belum diselesaikan oleh negara ini yaitu : status politik papua dalam NKRI ada masalah KNPB lahir untuk menawarkan Solusi damai referendum.

Sebab sejak tahun 1962 melalui perjanjian New York 15 agustus hak politik orang papua dilanggar. Kemudian aneksasi 1 mei 1963 dan pepera 1969 yang cacat hukim dan moral.

Jadi KNPB ada untuk mejelesaikan atau meluruskan sejarah yang salah.
Jadi pebubaran KNPB bukan solusi selesaikan persoalan politik di papua tetapi Pemerintah harus selesaikan status politik papua terlebih dahulu.


Jika sejarah masa lalu diluruskan memerikan ruang demokrasi bagi rakyat papua untuk menentukan nasib secara bebas tentu KNPB juga akan dibubakan oleh rakyat papua sendiri.

Kalau akar pesoalanya belum selesai bubarkan KNPB masalah, bukan selesaikan persoalan tetapi menaba persoalan baru. Karena selama akar persoalan belum selesai ada ormas baru menuntut papua merdeka akan ada terus.

KNPB hanya menawarkan solusi damo yaitu referendum, supaya kedua belaj pihak akan menerima hasil akhirnya apakah orang papua tetap dengan Indonesia atau merdeka sendiri. 


Jika referendum secara demokratis dilakukan maka KNPB akan sendirinya bubar, apakah hasil referendumnya orang papua memilih tetap dengan indonesia pasti KNPB juga akan bubar.


Terakhir kami mau sampaikan kepada Media Cetak HARIAN PAPUA MILIK intelejen yang redasi dan wartawannya tidak jelas jangan percaya kerena media ini hadir untuk memperburuk situasi di papua dengan opini dan propaganda murahan yang tidak bertanggung jawab.



BY. Ones Suhuniap.